mansilladelasmulas.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai pemikiran Presiden Prabowo Subianto konsisten sejak lama. Ia menyampaikan pandangan itu dalam acara bedah buku Prabowo Politik Akal Sehat Tanpa Panggung di Jakarta, Minggu 15 Februari.
Dalam keterangan resmi kementerian, Fadli menyebut buku karya wartawan senior J Osdar tersebut merekam perjalanan panjang pemikiran Prabowo. Ia menilai gagasan yang dijalankan saat ini bukan kebijakan dadakan. Semua lahir dari proses intelektual yang terbentuk selama puluhan tahun.
Menurut Fadli, Prabowo tidak mengubah arah berpikirnya demi kepentingan sesaat. Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini sebagai wujud konkret dari konsep politik akal sehat.
“Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri,” kata Fadli.
Fadli mengaku mengenal Prabowo sejak aktif di Center for Policy and Development Studies pada 1993. Ia menyaksikan langsung perkembangan gagasan tersebut sejak awal.
Politik Akal Sehat dan Arah Ekonomi Nasional
Fadli menegaskan akal sehat bagi Prabowo tidak boleh berhenti pada diskusi intelektual. Gagasan harus diwujudkan melalui jalur politik dan kebijakan publik.
“Bagi beliau, akal sehat tidak boleh hanya berhenti di ruang diskusi. Akal sehat harus dilaksanakan melalui jalur politik,” ujarnya.
Ia menyebut kepemimpinan Prabowo berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional. Fokus utama terletak pada penguatan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis.
Fadli menyinggung Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar arah kebijakan ekonomi pemerintah. Pasal tersebut menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Baca juga: “Polisi Selidiki Kasus Robohnya Tembok SMPN 182”
Kebijakan swasembada pangan dan kemandirian energi disebut sebagai langkah konkret menuju kedaulatan ekonomi. Program makan bergizi gratis juga dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang menyasar kesejahteraan langsung.
Menurut Fadli, langkah tersebut menjadi koreksi atas model ekonomi yang terlalu liberal. “Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan strukturalis menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Konsep itu dikenal dengan prinsip National Interest First.
Tiga Fokus Pemerintahan
Fadli memaparkan tiga fokus utama pemerintahan saat ini. Pertama, pembenahan lembaga negara agar berfungsi optimal dan profesional. Kedua, intervensi negara yang tepat sasaran untuk melindungi sektor strategis. Ketiga, penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan berjalan efektif.
Ia menilai konsistensi gagasan menjadi faktor penting dalam menjaga arah kebijakan jangka panjang. Tanpa fondasi ideologis yang jelas, kebijakan mudah berubah mengikuti tekanan politik.
Dalam konteks global, banyak negara kembali memperkuat proteksi sektor strategis. Tren ini terlihat setelah krisis ekonomi global dan pandemi. Negara-negara besar meningkatkan peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan energi.
Fadli menilai langkah Indonesia sejalan dengan dinamika tersebut. Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan berbasis konstitusi.
Refleksi Melalui Buku
Fadli berharap buku Prabowo Politik Akal Sehat Tanpa Panggung menjadi bahan refleksi publik. Buku itu mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani kepentingan bangsa.
Acara bedah buku tersebut dimoderatori pakar komunikasi Effendi Gazali. Sejumlah tokoh hadir sebagai pembicara dan penanggap. Mereka antara lain Jimly Asshiddiqie, Aris Marsudiyanto, Suryopratomo, dan Anindya Novan Bakrie.
Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi, serta pengamat Rocky Gerung. Kehadiran berbagai tokoh menunjukkan tingginya perhatian terhadap diskursus gagasan politik nasional.
Fadli menilai dialog publik seperti ini penting untuk memperkuat literasi politik masyarakat. Ia berharap perdebatan gagasan tetap berada dalam koridor akademik dan konstitusional.
Fadli Zon menegaskan bahwa gagasan Prabowo telah teruji oleh waktu dan pengalaman. Konsistensi tersebut tercermin dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang kini dijalankan pemerintah.
Ia memandang arah kebijakan berbasis konstitusi sebagai fondasi untuk memperkuat kedaulatan nasional. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan dukungan publik dan koordinasi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu menjaga konsistensi gagasan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Konsistensi ideologis dan eksekusi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
Baca juga: “Menbud Fadli Zon: Film Jadi Jembatan Diplomasi Budaya Indonesia-India”
Leave a Reply